BKKBN Sulbar tingkatkan kolaborasi melalui Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana tahun 2023

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat kembali menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada 09-11 Februari 2023 di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju Jl, dengan mengusung tema “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023”.

Puncak kegiatan berlangsung pada Jumat (10/02/2023) yang dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju yang juga Ketua TPPS Kabupaten Mamuju, Ado Mas’ud, S.Sos, Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman) sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Polman, H.M. Natsir Rahmat serta para undangan yang terdiri atas pimpinan lembaga vertikal Sulawesi Barat, pimpinan mitra kerja BKKBN Sulawesi Barat serta pimpinan organisasi perangkat daerah se-Sulawesi Barat.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatangan MoU bersama POGI, Wahdah Islamiyah, HIMPSI, dan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan perangkat daerah Keluarga Berencana tingkat kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Pemberian Pi

agam Ibu Anak Asuh Stunting kepada anggota DPR RI, Ratih Megasari Singkarru serta pameran produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Barat menjelaskan bahwa permasalahan stunting adalah masalah serius yang jika tidak tertangani dengan baik maka akan melemahkan generasi sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penanganan yang konvergensi atau keterlibatan seluruh stakeholder baik spesifik maupun sensitif dengan berbasis data desa presisi untuk mendapatkan data yang akurat sehingga penanganan stunting dapat dilakukan dengan baik.

“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Harapan pemerintah provinsi sulawesi barat, dengan kerjasama dan kolaborasi yang kita bangun hari ini melalui rapat kerja daerah bkkbn provinsi sulawesi barat menjadi momen awal kesepakatan bersama serta penguatan komitmen dan kolaborasi agar dapat memajukan provinsi sulawesi barat, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.” tegas Gubernur melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana tahun 2023 yaitu untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten serta para mitra kerja dalam percepatan pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sebanyak dua sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Sulawesi barat, Korem 142 Taroada Tarogau, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat yang menyajikan mengenai strategi dan perencanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. Sesi kedua menghadirkan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPS) Kabupaten se-Sulawesi Barat untuk memaparkan potret pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten.

Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2023 kedepan. BKKBN Sulbar turut memaparkan hasil capaian program Bangga Kencana pada tahun 2022 yang disampaikan oleh masing-masing Ketua Tim Kelompok Kerja. Kegiatan ini membuka diskusi kepada para pemangku kebijakan diantaranya Kepala OPD KB Kabupaten Se-Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan dan Organisasi IpeKB untuk mencarikan solusi dan strategi Bersama terkait permasalahan capaian KB dan Program Bangga Kencana serta khususnya percepatan penurunan prevalensi Stunting Sulbar yang mengalami kenaikan.

Dalam sesi kegiatan ini, menemui beberapa kesepakatan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program di lini lapangan, proses pencatatan dan pelaporan, mekanisme kerja, pelaksanaan Duta Genre tingkat Desa, dan peningkatan capaian MKJP di Sulawesi Barat.