Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat kembali menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada 09-11 Februari 2023 di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju Jl, dengan mengusung tema “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023”.

Puncak kegiatan berlangsung pada Jumat (10/02/2023) yang dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju yang juga Ketua TPPS Kabupaten Mamuju, Ado Mas’ud, S.Sos, Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman) sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Polman, H.M. Natsir Rahmat serta para undangan yang terdiri atas pimpinan lembaga vertikal Sulawesi Barat, pimpinan mitra kerja BKKBN Sulawesi Barat serta pimpinan organisasi perangkat daerah se-Sulawesi Barat.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatangan MoU bersama POGI, Wahdah Islamiyah, HIMPSI, dan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan perangkat daerah Keluarga Berencana tingkat kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Pemberian Pi

agam Ibu Anak Asuh Stunting kepada anggota DPR RI, Ratih Megasari Singkarru serta pameran produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Barat menjelaskan bahwa permasalahan stunting adalah masalah serius yang jika tidak tertangani dengan baik maka akan melemahkan generasi sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penanganan yang konvergensi atau keterlibatan seluruh stakeholder baik spesifik maupun sensitif dengan berbasis data desa presisi untuk mendapatkan data yang akurat sehingga penanganan stunting dapat dilakukan dengan baik.

“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Harapan pemerintah provinsi sulawesi barat, dengan kerjasama dan kolaborasi yang kita bangun hari ini melalui rapat kerja daerah bkkbn provinsi sulawesi barat menjadi momen awal kesepakatan bersama serta penguatan komitmen dan kolaborasi agar dapat memajukan provinsi sulawesi barat, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.” tegas Gubernur melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana tahun 2023 yaitu untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten serta para mitra kerja dalam percepatan pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sebanyak dua sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Sulawesi barat, Korem 142 Taroada Tarogau, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat yang menyajikan mengenai strategi dan perencanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. Sesi kedua menghadirkan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPS) Kabupaten se-Sulawesi Barat untuk memaparkan potret pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten.

Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2023 kedepan. BKKBN Sulbar turut memaparkan hasil capaian program Bangga Kencana pada tahun 2022 yang disampaikan oleh masing-masing Ketua Tim Kelompok Kerja. Kegiatan ini membuka diskusi kepada para pemangku kebijakan diantaranya Kepala OPD KB Kabupaten Se-Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan dan Organisasi IpeKB untuk mencarikan solusi dan strategi Bersama terkait permasalahan capaian KB dan Program Bangga Kencana serta khususnya percepatan penurunan prevalensi Stunting Sulbar yang mengalami kenaikan.

Dalam sesi kegiatan ini, menemui beberapa kesepakatan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program di lini lapangan, proses pencatatan dan pelaporan, mekanisme kerja, pelaksanaan Duta Genre tingkat Desa, dan peningkatan capaian MKJP di Sulawesi Barat.

Dalam rangka mewujudkan Percepatan Layanan Pensiun PNS melalui Sistem Informasi ASN (SIASN), Kantor Regional IV BKN Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Layanan Pensiun PNS yang diselenggarakan secara luring, pada senin & selasa (30–31/01/2023) di Ruang CAT Kanreg IV BKN Makassar.

Kegiatan ini mengundang Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, hari pertama diikuti oleh Pengelola Pensiun Instansi Provinsi, Kota dan Kabupaten (tanggal 30 Januari 2023) dan hari ke 2 (dua) Instansi Vertikal Se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN (tanggal 31 Januari 2023).

Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Ir. Agus Sutiadi, M.Si saat membuka pelaksanaan Bimtek mengatakan Layanan Kepegawaian secara cepat adalah Program Kanreg IV BKN Makassar, termasuk dalam pelayanan Pensiun. Dimana Kanreg IV berusaha sebelum PNS purna tugas/ pensiun telah menerima SK pensiun sebelum TMT pensiun. Kami juga berharap dengan aplikasi SIASN ini Kantor Regional IV BKN Makassar ini dapat melaksanakan One Day Service, dimana setiap usul pelayanan yang masuk akan diproses dalam waktu satu hari untuk selanjutnya diproses oleh pengelola kepegawaian, ujarnya.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun, andi Anita Asda selaku Ketua penyelenggara mengarapkan peserta pelatihan dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan pensiun di instansi masing-masing dengan menggunakan SIASN dan diharapkan instansi dapat memberikan pelayanan secara profesional, responsive dan responsibility dalam memberikan pelayanan terhadap PNS yang akan menghadapi pensiun di wilayah kerja masing-masing

Narasumber Bimbingan Teknis Layanan Pensiun PNS, Ika Setiawati dan Alia Jahira dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Tim Pengelola Pensiun Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pengimputan dan telah memproses usulan Pensiun sebanyak 2 (dua) orang PKB pada aplikasi SIASN. Tim juga melakukan konsultasi langsung ke Bagian Inka terkait Proses usulan Kenaikan Pangkat dan Rekon SKP pada aplikasi SIASN.

Mamuju, Jum’at 3 Februari 2023. Perwakilan BKKBN Sulbar mengikuti Program Dialog Bincang Malaqbi dengan Tema “Penanganan Stunting di Sulawesi Barat”, di Studio TVRI Sulbar.

Adapun Narasumber pada hari ini yaitu, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulbar, Rusdiyanto Monoarfa. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy dan dipandu ole Host, Imelda Adhiyanti.

Dalam program dialog ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersepakat bahwa Intervensi yang tepat sasaran dan penguatan kolaborasi sangat perlu dan akan menjadi kunci strategis suksesnya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat di tahun 2023 ini

Orientasi Penggunaan KKA di Kelompok BKB di Kab. Majene dan Kab. Polman, Tanggal 1-2 Februari 2023.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, STP., M.M. Dalam sambutannya, Nuryamin, STP. MM mengatakan “BKKBN Sulawesi Barat terus berupaya mendorong dan mengaktifkan Kelompok BKB di Sulawesi Barat. Perlunya kerja keras semua pihak khususnya para Penyuluh KB dan para kader dalam rangka penurunan stunting di Sulawesi Barat. Dimana pada tahun 2022 kasus stunting di Sulawesi Barat mengalami Kenaikan.

Sementara itu Ketua Pokja Pembangunan Keluarga BKKBN Sulawesi Barat M. Syukri M.S, S.Kom., MM menyampaikan “kegiatan ini merupakan bentuk upaya dalam pencegahan stunting dimana salah satu sasaran prioritas konvergensi pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau 1000 HPK, karena diketahui masa tersebut adalah masa yang paling kritis dalam tumbuh kembang anak’’.

Di Kabupaten Majene kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Penggerak PKK Kab. Majene Hj. Najmah, Kepala Dinas OPD KB Kab. Majene Hj. Hasnawati, S.Sos. MM, dan peserta kegiatan yang terdiri dari 10 Orang PKB/PLKB dan 50 Kader BKB.

Dalam sambutannya Ketua Penggerak PKK Kab Majene memberikan penguatan dan Mengajak kader posyandu dan pemerintah desa dalam penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kab. Majene

Sementara itu Kepala OPD KB Kab. Majene, Hj. Hasnawati, S.Sos. MM menyampaikan harapan 2023 agar penyuluh dan kader dapat menjadi pemantau, pendamping dalam memotivasi keluarga yang mempunyai baduta agar dibawa ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan.

Sedangkan di Kabupaten Polman, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD KB Kab. Polman Ahmad Kilang dan Peserta kegiatan yang terdiri dari 10 orang PKB/PLKB dan 60 Kader BKB.

Dalam sambutanya, Kepala OPD KB Kab. Polman menyampaikan OPD KB Polman akan segera melakukan evaluasi terkait peningkatan stunting di Kab. Polman. Selain itu Ahmad Kilang mengharapkan agar apa yang didapatkan peserta pada kegiatan ini mengenai materi 1000 HPK dan penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) dapat diaktualisasikan di lapangan dalam upaya penurunan stunting di Polewali Mandar.

ASN Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, melakukan penandatanganan perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Perwakilan serta seluruh PNS lingkup perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat pada Senin (30/01/2023) di Ruang Pola Malaqbi Kantor Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Nuryamin, STP, MM dalam sambutannya menyampaikan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawah kendalinya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat sasaran indikator target dan anggaran yang akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima kinerja, sehingga kinerjanya akan terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

“Kita semua melakukan penandatanganan secara berjenjang, saya juga menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN Pusat, teman-teman semua menandatangani Perjanjian Kinerja milik Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat. Perjanjian ini memiliki makna yang sangat luas, jangan diliat secara sempit, jangan melihat hanya di komponen ini, namun tidak menutup kemungkinan semua ikut terlibat dalam capaian-capaian ProPN, baik yang ada di ketahanan, KB, Kependudukan, kita semua bisa terlibat” ungkap Nuryamin dalam sambutannya.

Ketua Tim Perencanaan Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Mubarak Husni, S.Kom, MAP., dalam laporan kegiatannya menyampaikan pada perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat memuat sasaran kinerja indikator sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, indikator rincian output yang tertaging Pro PN stunting dan prioritas kementerian lembaga, selanjutnya ada target anggaran dan output serta definisi operasional dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023. Untuk perjanjian kinerja sekretaris, pejabat fungsional lingkup Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat indikator yang tertuang sama dengan Kepala Perwakilan (Full Cascading).

Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, diwakili oleh Ketua Pokja Kependudukan bersama tim turut berpartisipasi pada kegiatan Grand Final Pemilihan Duta Genre Tingkat Desa Palipi Soreang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Genre Desa Palipi Soreang pada hari rabu tanggal 25 januari 2023. Grand Final Pemilihan Duta Genre juga dihadiri oleh OPD-KB Kabupaten Majene, Kepala Desa Palipi Soreang, dan masyarakat setempat.

Pada laporan kegiatan disampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam upaya memperkuat upaya pencegahan stunting, khususnya dalam kampanye “Stop Perkawinan Anak”. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi remaja-remaja di Desa Palipi Soreang dalam memanfaatkan masa muda untuk hal-hal yang positif.

Kepala Desa Palipi Soreang antusias dengan semangat para remaja di desai yang beliau pimpin. Hal ini dibuktikan dengan memberi izin menggunakan fasilitas kantor desa. Dalam sambutannya , “Duta Genre tidak boleh berhenti pada perolehan juara saja, namun lebih jauh semua remaja yang hadir ditempat ini mampu menjadi agen-agen yang memberi pesan pada lingkungan sekitar, seperti tetangga atau teman sebaya mengenai bahaya perkawinan anak dan dampaknya terhadap Stunting” pesan Kepala Desa dalam sambutannya.

Perwakilan BKKBN Sulbar mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Duta Genre Tingkat Desa. “Genre Palipi Soreang menjadi desa yang paling pertama di Sulbar yang menyelenggarakan Pemilihan Duta Genre setelah ada surat dari BKKBN Pusat sehubungan Percepatan Pencapaian Target Duta Desa/Kelurahan. Semoga Desa Palipi Soreang dapat dijadikan contoh bagi desa/kelurahan lain di Sulbar” pesan Dan Sumarno dalam sambutannya.

Pemilihan Duta ini diikuti oleh 11 peserta terbaik yang ada di Desa Palipi Soreang. Disela-sela kegiatan, juga dilaksanakan diskusi mengenai refleksi penanganan stunting di daerah.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin, STP, MM pada Kamis, 19 Januari 2023 di lobi Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar yang dirangkaikan dengan pembacaan surat tugas pembentukan tim kerja oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulbar, Rusdiyanto Monoarfa, SE, MAP.

Pembentukan tim kerja yang baru ini berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor 297/KEP/B4/2022 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BKKBN.

Tim kerja yang dibentuk sebanyak 9 tim kerja yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berdasarkan target kinerja pada perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar yang memperhatikan kesesuaian jabatan fungsional dan kompetensi pegawai. Perubahan tim kerja baru meliputi struktur yang sebelumnya berbentuk organisasi hierarki berubah menjadi organisasi agile yang lebih dinamis dan fleksibel yang bertanggung jawab pada hasil.

“Tim kerja ini dibentuk untuk mendukung Reformasi Birokrasi khususnya pada penyederhanaan sistem kerja pemerintahan. Tim kerja ini akan dievaluasi setiap triwulan, berupa evaluasi capaian program dan anggaran. Melalui tim kerja ini, diharapkan terciptanya harmonisasi yang dijalankan dengan komunikasi yang baik.” Ungkap Kepala Perwakilan, Nuryamin, STP, MM.

Dalam arahannya, Kepala Perwakilan juga menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja di lingkup Perwakilan BKKBN Sulbar didasarkan pada kebutuhan internal. Dan seluruh program prioritas nasional khususnya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) dan percepatan penurunan stunting akan menjadi tanggung jawab semua tim dan individu di lingkup Perwakilan BKKBN Sulbar.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamasa menggelar acara Rekonsiliasi dan Rapat Pengendalian Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan di Hotel Sajojo Mamasa, Kamis 20 Oktober 2022, menghadirkan 30 orang peserta yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mamasa.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mamasa, Drs Imanuel. Dalam sambutannya Imanuel menyampaikan agar pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serius dalam penanganan penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa, sinergitas dengan instansi terkait perlu terus dikawal. Imanuel juga menyampaikan agar dana-dana operasional yang telah dikucurkan oleh Pemerintah harus direncanakan dengan matang dan tepat sasaran.

“Manfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk dapat memfasilitasi penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa. Diharapkan masyarakat kalangan menengah atas ikut terlibat langsung dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang terindikasi memiliki anak stunting. Dana-dana sosial yang ada di Gereja dapat dialokasikan untuk membantu penurunan angka stunting” lanjut Imanuel.

Sementara itu dalam sambutannya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rusdiyanto Monoarfa, SE., MAP., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mamasa beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan daya upayanya sehingga pada bulan Juni Tahun 2022 BKKBN berhasil meraih United National Population Award (UNPA) Tahun 2022 dan telah berhasil menyelenggarakan Pelayanan Sejuta Akseptor dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke 29.

“Saya berharap kegiatan penurunan Stunting bisa dikeroyok bersama. Saling bersinergi dengan berbagai lintas sektor. Kami berharap Tim Satgas yang telah ditugaskan dan mengawal penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa dapat diterima dan difasilitasi dengan baik”, ujar Rusdiyanto.

Ketua Penyelenggara kegiatan Rekonsiliasi dan Rapat Pengendalian Stunting Kabupaten Mamasa Edwin Bara, S.Psi., MAP menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui progres Percepatan Penurunan Stunting, untuk memperkuat komitmen, memadukan serta mensinergikan program dan kegiatan lintas sektor terkait dalam PPS dan merumuskan strategi semester II Percepatan Penurunan Stunting.

Berdasarkan survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yakni 24,4%, Sulawesi Barat masih tertinggi kedua di Indonesia yakni 33,8% dan Kabupaten Mamasa adalah 33,7%. Instruksi Bapak Presiden bahwa Stunting sampai dengan 14% pada tahun 2024, Sulbar 18.61% dan Kabupaten Mamasa 19,79% dan pada tahun 2022 ini target Sulbar turun menjadi 28.49% dan Kabupaten Mamasa 29.86%. (SR)

Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat menggelar kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kamis (24/3/2022) bertempat di Aula Hotel Grand Putra Mamuju.

Di hadapan peserta yang terdiri dari ASN BKKBN Sulbar, OPD KB dan Penyuluh KB Mamuju, Kepala Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar,  selaku pembicara utama menekankan pentingnya setiap ASN menyadari kewajibannya selaku pelayanan masyarakat.

Lukman juga bercerita, dari pengalaman delapan tahun di Ombudsman, banyak melihat terjadinya permasalahan pelayanan publik termasuk terjadinya maladministrasi dan penyimpangan lainnya.

Menyoal Kepka BKKBN Nomor 98 Tahun 2020 terkait Standar Layanan di Lingkungan BKKBN, dia berharap mestinya sudah bisa diterapkan di Perwakilan.

“suatu saat saya akan sidak ke kantor BKKBN Sulbar untuk melihat penerapan pelayanan publiknya sudah sampai dimana” ujarnya.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat juga menghadirkan kepala BPS Provinsi, Agus Gede Hendrayanan Hermawan, yang hadir  selaku penyaji kedua, mengupas penerapan pelayanan publik di instansi BPS yang telah meraih predikat ZI-WBK sejak tahun 2014 dan saat ini menuju WBBM.

Dalam arahannya, Nuryamin berharap kehadiran para pembicara bisa memberi pemahaman yang bermakna kepada para peserta, sehingga di tahun ini BKKBN Sulbar bisa meraih predikat ZI-WBK yang telah dicanangkan pembangunannya sejak tahun 2019. (DB-PH-SB)