Para tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program penurunan stunting di Indonesia. Hal ini menjadi landasan diselenggarakannya Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bagi Tokoh Agama Provinsi Sulawesi Barat. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 14 hingga 16 September 2023, di Hotel Quin Park Mamuju.

Sebanyak 30 peserta hadir dalam acara ini, mewakili Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama, termasuk Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Ketua Panitia Kegiatan, Padly Hadis Said, menyampaikan laporan yang menegaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para tokoh agama tentang urgensi penurunan stunting. Pemahaman yang lebih baik akan memungkinkan mereka untuk memobilisasi komunitas guna mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

“Melalui partisipasi aktif para tokoh agama, kami berharap pesan-pesan penting mengenai gizi anak dan perawatan yang baik dapat tersebar lebih luas dalam masyarakat. Ini akan berkontribusi pada penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas hidup anak-anak,” ujar Padly.

Plt. Kepala Perwakilan, Rezky Murwanto, menekankan betapa pentingnya peran para tokoh agama dalam memberikan informasi krusial terkait kesehatan reproduksi, kesehatan bagi remaja dan calon pengantin, ibu hamil, dan pasca melahirkan. Melalui sinergi dengan para tokoh agama, informasi kesehatan dan informasi keagamaan dapat dipadukan secara efektif.

“Kegiatan ini harus berlanjut secara berkesinambungan. Jangan sekadar sekali dengan mengundang para tokoh agama di daerah untuk melakukan sosialisasi terkait kegiatan ini,” tambahnya.

Selama kegiatan ini, berbagai materi telah disampaikan kepada tokoh agama, termasuk strategi percepatan penurunan stunting, edukasi kesehatan reproduksi, peran TNI dalam menanggulangi stunting, peran tokoh agama dalam mendukung penurunan stunting, peningkatan gizi pada masa emas 1000 HPK, pengenalan PIK R dan Forum Genre, serta pengenalan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil).

Diharapkan, berbagai materi yang disampaikan dapat membuka wawasan dan meningkatkan pengetahuan para tokoh agama yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada umat di komunitasnya masing-masing.
Kegiatan yang ditutup secara resmi oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulbar, Rusdiyanto Monoarfa, mengapresiasi semangat kebersamaan dari para tokoh agama yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengkoordinasikan upaya-upaya percepatan penurunan stunting, memastikan sinergi di antara lembaga keagamaan, serta menyebarkan pesan-pesan penting tentang gizi dan perawatan anak dengan memaksimalkan peran orang tua dalam pengasuhan 1000 Hari pertama kehidupan (HPK).

Para tokoh agama memahami bahwa ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kesungguhan, dan kolaborasi yang terus-menerus. Mereka siap untuk terus bekerja bersama dan berkontribusi secara maksimal dan mensinergikan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di komunitas masing-masing sebagai lngkah konkret dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.

Mamuju – 14/09/2023, Sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait Pencegahan, Penanggulangan dan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Aula Mapolda Sulbar

Penandatanganan tersebut dilakukan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H, dengan Plt. Kepala Perwakilan (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Rezky Murwanto, S.Kom, MPH.

Selain BKKBN Sulbar penandatanganan juga dilakukan bersama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol. Drs. R. Adang Ginanjar S., M.M., Komandan Komando Resor Militer 142/Taroada Tarogau., Brigjen TNI Farouk Pakar., S.Pd., M.Han., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, H. Syafrudin Baderung, M.Pd., Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Muhammad Naim. S.H.,M.H, dan Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh para tamu undangan seperti Kepala BKKBN RI , Dirjen Kesmas Kementrian Kesehatan, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Selain Penandatanganan Kerja Sama, pada kesempatan yang sama Polda Sulbar juga me-Launching Aplikasi Sicenting Siamasei.

Aplikasi Sicenting Siamasei merupakan aplikasi pertama di Indonesia dengan sistem informasi untuk mendeteksi masalah stunting pada anak-anak balita yang merujuk pada perkembangan fisik dan sebagainya sekaligus dapat menghubungkan secara efektif antara bayi-bayi yang terindikasi stunted dengan rumah sakit Bhayangkara Polda Sulbar. Fiturnya beragam seperti pendeteksi data antropometri, pemberian informasi dan edukasi tentang penyebab dampak dan pencegahan dalam pertumbuhan anak, perkembangan pertumbuhan anak secara teratur, dan pemberian saran gizi yang seimbang.

Adapun pada kegiatan tersebut, Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo dalam sambutannya secara virtual menyampaikan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting melaksanakan arahan presiden pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting tanggal 28 Januari 2021 untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% melalui pendekatan keluarga.

“Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk 1.419.229 jiwa, dengan 648 desa, terdapat Tim Pendamping Keluarga sebanyak 2.883 orang yang terdiri dari unsur
Bidan atau nakes, Kader TP PKK dan Kader KB memiliki tugas untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, dan mendeteksi dini faktor resiko stunting” ungkap Hasto.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, sangat mengapresisasi kegiatan ini, pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan semoga membawa hal baik dan positif. Penandatangan Kerja Sama dan Sicenting, secara masif dan berkelanjutan, mampu meningkatkan derajat kesehatan demi menuju generasi emas 2045.

“Khusus Sulawesi Barat, kita punya 4 masalah utama plus 1, yaitu anak tidak sekolah, stunting, miskin ektrim, kawin muda, dan inflasi. Mari bawa bayi-bayi kita untuk ikut ke posyandu, diupayakan kita bisa turun bersama sampai ke titik posyandu. Banyak instansi yang ingin bergabung setelah kegiatan ini berlangsung, ini merupakan respon positif” lanjut Prof. Zudan.

Kapolda Sulbar, Adang Ginanjar, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa yang diharapkan presiden tahun 2024 target penurunan stunting sebesar 14% bisa di percepat.

“Khusus di sulbar, saya bersama forkopimda telah mengeroyok ini bersama, semoga bisa turun bahkan di bawah 14 %. Tadi sudah di sampaikan oleh BKKBN, Kemenkes dan Kemendagri, semoga kegiatan ini tidak seremonnial saja, aplikasi Sicenting Siamesai merupakan inovasi dari polda sulbar untuk menekan angka stunting di sulbar, informasi dari hulu bisa sampai hingga hilir” ungkap Adang Ginanjar.

Penandatangana Kerja Sama dan Launching aplikasi Siamasei juga dirangkaikan dengan pemasangan atribut rompi sebagai satgas pencegahan stunting di sulbar dan ditutup dengan pemberian bantuan kepada perwakilan bhabinkamtibmas secara simbolis dari ibu Bhayangkari Ny. Miranti Adang Giananjar sebagai Bunda/Ibu Asuh Anak Stunting.

Adapun dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani, Perwakilan BKKBN Sulbar berperan sebagai institusi yang bergerak dalam hal pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), serta monitoring dan evaluasi upaya pencegahan, penanggulangan dan penurunan stunting di provinsi Sulawesi Barat.

Persoalan kemiskinan, status gizi dan kesehatan dewasa ini masih menjadi masalah utama di Indonesia dalam menyongsong Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Salah satu ancaman terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah masalah percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil survey status gizi Balita pada tahun 2022, prevalensi stunting Indonesia sebesar 21,6 persen.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rusdiyanto Monoarfa, SE., MAP, pada saat membuka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam Rangka Penurunan Stunting di Sulawesi Barat, Minggu (14/05/2023) di Hotel Grand Putra Mamuju, menyatakan keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) diharapkan menjadi sebuah potensi untuk pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam upaya penurunan stunting di Sulawesi Barat.

“Kaitannya dengan stunting, sebagai upaya kita untuk menciptakan generasi emas, pemberdayaan Kampung KB diharapkan mampu menghasilkan keluarga berkualitas yang akan berkontribusi pada pembangunan melalui kolaborasi multi sektor untuk saling bersinergi,” kata Rusdiyanto.

Lebih lanjut Rusdiyanto menegaskan, diperlukan komitmen dari para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di akar rumput dalam berbagai program berbasis keluarga di tingkat desa/kelurahan.

“Stunting merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan dengan gotong royong, olehnya itu kami meminta support dari peserta yang hadir khususnya Kepala Desa dalam memberdayakan Kampung KB untuk mengambil peran dan inisiatif dalam upaya menurunkan stuting melalui dukungan anggaran dari dana desa,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pada saat menyampaikan laporan Panitia, Jasmiati Paba berujar bahwa perlu dilakukan pembekalan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Kampung KB dalam rangka penurunan stunting yang berkesinambungan dalam menjalankan implementasi program hingga di lini lapangan.

“Melalui pertemuan ini, Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting, mampu mengimplementasikan penyelenggaraan program di Kampung KB seperti Dapur Sehat Bergizi Atasi Stunting (DAHSAT) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok,” Terang Jasmiati.

Untuk diketahui, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam Rangka Penurunan Stunting di Sulawesi Barat akan dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 14-16 Mei 2023 dengan menghadirkan peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 6 orang Pengelola Program Pengendalian Penduduk OPD KB Kabupaten dan 24 orang Kepala Desa dari Kampung KB dengan kategori dasar Se-Sulawesi Barat.

Rilis: Tanggal 14 Mei 2023
Penulis : Padly Hadis Said, Marthinus

Rabu, 10 Mei 2023, Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung KB Berkualitas dan Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Grand Putra Mamuju. Kedua kegiatan yang akan berlangsung secara paralel mulai dari tanggal 10 s.d 12 Mei 2023 ini, mengadirkan peserta yang terdiri dari peserta Pengelolaan Kampung KB, yaitu Pengelola Program Pengendalian Penduduk OPD KB Kabupaten, Pengurus PERSAGI Kabupaten, Pengurus TP-PKK Pokja IV Kabupaten, TPPS Kabupaten dari bidang perubahan perilaku dan pengembangan keluarga dan Ikatan Penyuluh KB dari 6 Kabupaten. Sedangkan peserta Orientasi Pengelola Rumah Data Kependudukan terdiri dari Operator/Admin dan Kader Rumah Dataku dari 6 Kabupaten.

Ketua Tim Pokja Kependudukan BKKBN Sulawesi Barat, Nasrullah, SKM, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar semua kabupaten bisa membentuk kampung KB di semua desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

” Melalui pertemuan kita kali ini, kita akan memberikan ciri khas BKKBN melalui program DASHAT pada kampung keluarga berkualitas. BKKBN bersama seluruh mitra kerja punya peranan dalam menurunkan stunting. Saat ini BKKBN bersama dengan PT. Pos bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional akan menyalurkan bantuan telur dan daging ayam, disinilah peran Rumah Dataku dalam menyiapkan data kepada kepala desa terkait keluarga beresiko stunting yang berhak mendapatkan bantuan” ungkap Nasrullah.

Adapun yang menjadi Narasumber pada kedua kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Tim Kelompok Keja Kependudukan BKKBN Sulbar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, PERSAGI Provinsi Sulawesi Barat, TP PKK Pokja IV Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala BPS Sulawesi Barat.

Pada masa akhir tugasnya, Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Akmal Malik memberikan motivasi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene pada Rabu (10/5/2023) di Pelabuhan Palipi Soreang, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

Tim Pendamping Keluarga memiliki tugas melakukan serangkaian kegiatan meminimalisir pengaruh faktor risiko stunting melalui kegiatan penyuluhan KIE, fasilitasi rujukan pelayanan, fasilitasi program bantuan dan surveilance.

Dihadapan 300 lebih anggota TPK yang hadir, Akmal Malik mengatakan stunting merupakan ancaman masa depan bangsa karena stunting bukan hanya masalah tinggi badan, melainkan pada tingkat kecerdasan dan daya saing generasi penerus di masa yang akan datang.

“1000 Hari Pertama Kehidupan pada anak jika tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus, bisa dipastikan akan berisiko terkena stunting. Beratnya tidak sesuai dan tingginya juga tidak sesuai,” jelas Akmal.

Penanganan Stunting di Sulawesi Barat menjadi perhatian khusus, karena berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi Stunting di Sulbar sebesar 35%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 33,8%.

Persoalan stunting menjadi persoalan bersama, mengingat sampai saat ini posisi Sulawesi Barat masih berada pada urutan ke-2 tertinggi stunting di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan kepada calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, baduta dan balita.

Hadirnya Tim Pendamping Keluarga untuk mengawal Ibu Hamil dalam pemberian tablet tambah darah, mengingatkan kepada orang tua yang memiliki bayi untuk memberi asupan gizi yang baik dan pendampingan kepada calon pengantin (catin).

“saya telah turun ke lapangan mulai dari kabupaten Pasangkayu hingga Mamasa, pekerjaan TPK mungkin cukup berat, namun saya hadir disini untuk menggugah kepedulian Tim Pendamping Keluarga dan tetap bbersemangat dengan berbagai kendala yang dihadapi. Jika Sulbar ingin lebih maju ke depan, kuncinya ada pada anak-anak kita yang akan menjadi generasi muda,” katanya.

Lebih lanjut Akmal mengatakan anak-anak di Sulbar diharapkan akan menjadi pemimpin di masa depan, namun akan menjadi tanda tanya besar jika masih banyak terjadi kasus stunting di daerah.

“Mohon Bapak dan Ibu sekalian jangan egois, jabatan yang anda pegang nggak lama hanya beberapa tahun, misalnya Pak Bupati periodenya hanya 5 tahun, kepala desa taruhlah hanya 8 tahun. Pertanyaan berikutnya siapa yang akan kita harapkan menjadi pemimpin, ketika banyak anak-anak kita yang kurang gizi atau stunting, yakin nggak kualitas kita bisa lebih baik ke depan? Nggak bakal!,” tegasnya.

Kepala perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin menambahkan, stunting dapat kita tangani bersama apabila tenaga pendamping keluarga yang kita bentuk sebanyak 953 tim melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dari hulu dalam hal pencegahan stunting.

“sebagai ujung tombak penanganan stunting, tim pendamping keluarga yang mendapatkan dukungan dari sisi operasional tidak bekerja sendiri tetapi bekerjasama dalam melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting,” ujar Nuryamin.

Meskipun kegiatan ini dilaksanakan dalam kondisi panas yang sangat terik, namun tidak menyurutkan antusiasme dari tim pendamping keluarga yang hadir untuk bertatap muka dan berdiskusi dengan Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang di dampingi Wakil Bupati Majene, Sekda Majene, Forkopimda Sulawesi Barat dan Forkopimda Kabupaten Majene.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Barat melakukan sinergitas dan kolaborasi dalam upaya membangun komitmen bersama dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.

Sinergitas dan kolaborasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Asistensi Sadar Kantibmas dengan tema “Peran Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar” pada Selasa (9/5/2023) di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Nuryamin, permasalah Stunting harus diselesaikan melalui integrasi dengan multi sektoral dengan melibatkan berbagai pihak. Pola pentahelix dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM, NGO, akademisi dan media sangat diperlukan.

“Persoalan stunting tidak hanya sebatas dengan masalah di sektor kesehatan saja, namun menjadi persoalan bersama,” Tuturnya.

Lebih lanjut Nuryamin memaparkan dihadapan peserta yang terdiri dari unsur Camat, Kepala Desa, Kepala KUA, Bhabinkantibmas, Babinsa, Kepala Puskesmas dan Koordinator Penyuluh KB, bahwa Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pencegahan stunting diantaranya melakukan pembinaan dan pendampingan pada kecamatan maupun desa di wilayahnya dan memastikan program tepat sasaran.

“Kami berharap peran dari unsur pemerintah daerah juga bersinergi untuk memastikan dan mendorong Aksi Nyata Dukungan Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya masing-masing”. Terangnya.

Pada acara yang sama, Wakil Direktur Binmas Polda Sulbar, AKBP Setiyo Hartono, S. IK menyatakan bahwa bhabinkantibmas memiliki peran dan tugas dalam mendukung percepatan penurunan stunting dalam melaksanakan tugas sehari-harinya.

“Kolaborasi perlu dilaksanakan bukan hanya tingkat Mabes Polri tetapi harus sampai pada tingkat desa karena masalah stunting juga berdampak pada masalah kamtibmas dikemudian hari dan semoga Bhabinkamtibmas dapat berperan aktif dalam menanganani masalah bersama ini,” kata Setiyo

Lebih lanjut dikatakan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan berbagai pihak yang berkepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat.

“persoalan ini harus ditangani secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak untuk saling bahu-membahu dalam menangani stunting karena menjadi tanggung jawab kita bersama,”ujarnya.

Turut hadir dalam Kegiatan ini Wakil Bupati Polewali Mandar, Dandim 1402 Polewali, Wakapolres Polewali Mandar, Kadis PPKB Polewali Mandar dan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat.

POLEWALI – Kepala Desa Luyo Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Muhammad Roi  pada saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh di BKL Syuhada, Senin ( 27/4/2023) mengapresiasi BKKBN Provinsi dan kabupaten atas komitmen dalam pemberdayaan Lansia dan siap mendukung dan menerima jika Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat menunjuk BKL Syuhada Desa Luyo Kecamatan Luyo menjadi Sekolah Lansia Pertama di Provinsi Sulawesi Barat.

“Pemerintah desa dalam hal ini saya sebagai Kepala Desa Luyo menyatakan siap untuk mendukung dan melaksanakan sekolah lansia di BKL Syuhada agar orang tua kita ini dapat sehat, mandiri dan produktif, kami tinggal menunggu arahan tentang mekanisme pelaksanaanya.” ujarnya.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh ketua Tim Pokja Pembangunan Keluarga, M.Syukri M.S. dalam kesempatan yang sama berharap bahwa kegiatan seperti ini yang melibatkan masyarakat terutama sekolah lansia di Desa Luyo perlu dilakukan pola-pola kolaborasi lintas sektor di lapangan, seperti dengan Puskesmas, Perguruan Tinggi, LSM, Penyuluh Agama, dan lainnya agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

Narasumber dari tim Pokja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang disampaikan langsung oleh Ibu Rahmawati, SE, M.I.Kom, disamping memberikan materi Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh, juga memberikan materi singkat mengenai Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia serta pengenalan aplikasi Golantang.

Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan pengembangan 57 kelompok lokus Pro PN BKL yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lansia dan pendamping lansia dalam penerapan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam melakukan pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lansia.

Adapun jumlah peserta inti diluar pembina dari Penyuluh Keluarga Berencana yang hadir pada setiap kegiatan ini berjumlah masing-masing 15 orang peserta pada setiap kelompok yang terdiri dari lansia, pendamping lansia dan Kader BKL.

Senin, 17 April 2023, bertempat di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Drs. H. Muh. Amin Jasa, MM., canangkan 37 Kampung KB secara serentak. Kegiatan ini merupaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Rapat Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dan Launching Program DASHAT.

Wakil bupati mateng, Amin Jasa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa generasi penerus harus sehat cerdas dan produktif, jika anak-anak tumbuh dalam kekurangan gizi kronis, maka akan memiliki risiko mendapatkan penyakit kronis ketika dewasa. Hasil SSGI telah memberikan gambaran terkait angka stunting, namun penghitungannya mnggunakan sampel , sedangkan Mamuju Tengah telah memiliki data yang lebih akurat by name by adress, sehingga balita stunting bisa lebih mudah di tangani.

” Oleh karena itu perlu koordinasi antar instansi, baik tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Hari ini kita juga akan launching dashat dan kampung KB yg merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi gizi seimbang ibu hamil, baduta, balita, terutama keluarga miskin. Dashat akan berlangsung di kampung kb, saya mohon menu ini mampu memberdayakan masyarakat.
Saya himbau perangkat desa untuk kerja sama dan saling membantu untuk menanganni stunting demi mamuju tengah yang lebih baik” lanjut Amin Jasa.

Lanjut dalam sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat yang dibacakan oleh Ketua Tim Kependudukan, Nasrullah, SKM, M.Si., menyampaikan bahwa Hasil SSGI di Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2022 meningkat menjadi 35% dari tahun 2021 sebesar 33,8%. Demikian juga Mamuju Tengah meningkat menjadi 28,1% dari tahun sebelumnya sebesar 26,3%. Hasil tersebut menujukkan kinerja penurunan stunting belum maksimal, sehingga kerja sama lintas sektor perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting mampu dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah di Kabupaten Mamuju tengah, dengan memanfaatkan DAK dimana didalamnya memuat Operasional Kampung KB Berkualitas dan Operasional Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Kami yakin, dengan dukungan kuat dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah serta seluruh mitra kerja upaya mewujudkan keluarga berkualitas dapat kita capai dengan sebaik-baiknya.” ungkap Nasrullah.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 80 orang peserta, yang terdiri dari TNI, POLRI, para Asisten, OPD terkait, Camat, Kepala Desa dan mitra kerja lainnya. Dalam rangkaian kegiatan tersebut Wakil Bupati juga melakukan Penyerahan SK Kampung KB kepada para Kepala Desa serta launching program Dashat melalui pemukulan gong.

MAMUJU — Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat terus menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi (PT) untuk mencapai target Percepatan Penurunan Stunting serta Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Salah satunya dengan Universitas Tadulako (Untad) Palu.

Pada Jum’at (28/04/2023), Kepala Perwakilan BKKBNN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin STP MM, menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dengan Rektor Universitas Tadulaku, Prof Dr Ir Amar, ST, MT, IPU, ASEAN Eng, di Ruang Kerja Rektor Untad di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, MoU ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam momentum tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar mengatakan pihaknya mengapresiasi jalinan kerjasama dengan Untad sebagai upaya membangun kerja sama dan kemitraan dengan institusi Perguruan Tinggi.

“BKKBN memiliki kewajiban membangun kerjasama sebanyak-banyaknya dengan semua pihak, termasuk Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Tadulako Palu. Kerja sama ini perlu ditindaklanjuti dengan program-program nyata untuk kepentingan masyarakat Sulbar ke depan,” kata Nuryamin.

Menurut Nuryamin, kesepahaman kerja sama ini untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Sulbar guna mengejar target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat berada pada angka 35 persen. Angka prevalensi ini naik dibandingkan SSGI tahun 2021 yang berada pada angka 33,8 persen.

Nuryamin mengatakan, BKKBN Sulbar bekerja sama dengan Untad Palu untuk mendukung program Percepatan Penurunan Stunting melalui program Mahasiswa Penting (Peduli Stunting) yang diwujudkan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

“Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar melakukan kerja sama dengan Untad terkait program Percepatan Penurunan Stunting. Di mana dalam hal ini, wujudnya berupa KKN Tematik sebagai salah satu kegiatan dari program Mahasiswa Peduli Stunting. Dan adapun lokus KKN akan ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu,” kata Nuryamin.

Sementara itu, Rektor Untad Palu, Prof Dr Ir Amar, ST, MT, IPU, ASEAN Eng, mengatakan apresiasi yang tinggi atas dilaksanakannya penandatanganan kesepahaman bersama dengan BKKBN Sulbar.

“Kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi sulbar, sehingga kita dapat bertemu untuk mewujudkan dokumen penandatanganan MoU dan PKS sekaligus pada hari ini,” kata Amar.

Lebih lanjut, Amar menambahkan bahwa persoalan stunting adalah berkaitan dengan attitude dan mindset yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.

“Urusan Stunting ini sebenarnya urusan attitude dan mindset. Kalau kita lihat penelitian itu dana sudah cukup, gizinya juga sudah berlimpah, tetapi yang diperlukan itu adalah memang pendampingan dan keberlanjutan pendampingan. Ini yang paling penting. Kalau cuma datang sebentar satu dua bulan di situ dia hilang. Termasuk salah satu harapan kita melalui program OVOL (One Village One Lecture) itu ada keberlanjutan yang dilakukan di sana. Keberlanjutan ini ditindaklanjuti melalui sistem Kuliah Kerja Nyata, melalui sistem tematik yang dilakukan untuk bisa memberikan keberlanjutan,” ungkap Amar.

Selain itu, Amar berharap persoalan stunting, kemiskinan, dan kependudukan harus dilakukan secara bersama-sama dan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.

“Urusan stunting dan kemiskinan ekstrem pendekatannya memang harus attitude, mengubah mindset, perilaku dan lain sebagainya. Tentu kerja keras itu tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bersama-sama tentunya menggandeng mitra bersama Perguruan Tinggi. Termasuk kalau di kita di Universitas kita ini bagian dari pengabdian dan hasil-hasil penelitian. Hasil stunting tidak mungkin bisa dilihat dalam satu dua tahun. Karena itu butuh waktu panjang keberlanjutannya,” tutup Amar.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut bersama Rektor Untad, yaitu Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Para Dekan, Ketua LPPM, dan beberapa Dosen dan Guru Besar.

Sedangkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar didampingi Kepala Dinas dan Sekretaris P3AP2KB Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas dan Sekretaris P3AP2KB Kabupaten Mamuju Tengah, dan Ketua Tim Kerja Kependudukan Perwakilan BKKBN Sulbar.

Penulis : Nasrullah, Ashari Ramadhan, Muh Islam

Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang terlaksana pada Hari Selasa dan Rabu, Tanggal 11 dan 12 April di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah merupakan kegiatan lanjutan yang pada pekan sebelumnya telaksana di Kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dikemas dalam bentuk penilaian Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut pengusulan dari Dinas PPKB dan P3A Kabupaten yang dianggap terbaik untuk mewakili Kampung KB di wilayahnya.

Tim penilai yang terdiri dari bidang yang menangani program pengendalian penduduk, data dan informasi, advokasi dan penggerakan di Perwakilan BKKBN, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat memberikan informasi terkait berbagai program yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas, agar perkembangannya dapat lebih berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di desanya.

Kampung Keluarga Berkualitas terbaik Kabupaten Pasangkayu diwakili oleh Desa Lelejae, dimana tim penilai saat melakukan kunjungan yang didampingi oleh Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya, disambut dengan hangat oleh Aparat Desa. Kepala Desa Lelejae juga memberikan gambaran singkat kemajuan desa yang dipimpinnya sebelum dan sesudah dicanangkan desanya sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. Berbagai aktivitas warga dan terbukanya berbagai bentuk bantuan maupun fasilitasi pengembangan fisik dan non fisik di desanya cukup dirasakan kemajuannya, sebagaimana terlihat dalam pemaparan data peningkatan taraf kehidupan masyarakatnya.

Di waktu yang berbeda, pembinaan dalam bentuk penilaian Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo. Kampung Keluarga Berkualitas yang dalam taraf berkembang ini memaparkan berbagai potensi yang ada di desanya, serta beberapa tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti pemenuhan air bersih agar layak konsumsi. Diharapkan kedepannya agar pendampingan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas lebih aktif dikomunikasikan antara berbagai sector agar kemajuan kualitas desa lebih menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat di desa. Hal ini harus menjadi prioritas mengingat peningkatan kualitas manusia di desa turut memegang peranan penting dalam penentuan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah.