Blog

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Nuryamin, STP, MM pada Kamis, 19 Januari 2023 di lobi Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar yang dirangkaikan dengan pembacaan surat tugas pembentukan tim kerja oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulbar, Rusdiyanto Monoarfa, SE, MAP.

Pembentukan tim kerja yang baru ini berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor 297/KEP/B4/2022 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BKKBN.

Tim kerja yang dibentuk sebanyak 9 tim kerja yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi berdasarkan target kinerja pada perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar yang memperhatikan kesesuaian jabatan fungsional dan kompetensi pegawai. Perubahan tim kerja baru meliputi struktur yang sebelumnya berbentuk organisasi hierarki berubah menjadi organisasi agile yang lebih dinamis dan fleksibel yang bertanggung jawab pada hasil.

“Tim kerja ini dibentuk untuk mendukung Reformasi Birokrasi khususnya pada penyederhanaan sistem kerja pemerintahan. Tim kerja ini akan dievaluasi setiap triwulan, berupa evaluasi capaian program dan anggaran. Melalui tim kerja ini, diharapkan terciptanya harmonisasi yang dijalankan dengan komunikasi yang baik.” Ungkap Kepala Perwakilan, Nuryamin, STP, MM.

Dalam arahannya, Kepala Perwakilan juga menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja di lingkup Perwakilan BKKBN Sulbar didasarkan pada kebutuhan internal. Dan seluruh program prioritas nasional khususnya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) dan percepatan penurunan stunting akan menjadi tanggung jawab semua tim dan individu di lingkup Perwakilan BKKBN Sulbar.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamasa menggelar acara Rekonsiliasi dan Rapat Pengendalian Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan di Hotel Sajojo Mamasa, Kamis 20 Oktober 2022, menghadirkan 30 orang peserta yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mamasa.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mamasa, Drs Imanuel. Dalam sambutannya Imanuel menyampaikan agar pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serius dalam penanganan penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa, sinergitas dengan instansi terkait perlu terus dikawal. Imanuel juga menyampaikan agar dana-dana operasional yang telah dikucurkan oleh Pemerintah harus direncanakan dengan matang dan tepat sasaran.

“Manfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk dapat memfasilitasi penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa. Diharapkan masyarakat kalangan menengah atas ikut terlibat langsung dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang terindikasi memiliki anak stunting. Dana-dana sosial yang ada di Gereja dapat dialokasikan untuk membantu penurunan angka stunting” lanjut Imanuel.

Sementara itu dalam sambutannya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rusdiyanto Monoarfa, SE., MAP., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mamasa beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan daya upayanya sehingga pada bulan Juni Tahun 2022 BKKBN berhasil meraih United National Population Award (UNPA) Tahun 2022 dan telah berhasil menyelenggarakan Pelayanan Sejuta Akseptor dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke 29.

“Saya berharap kegiatan penurunan Stunting bisa dikeroyok bersama. Saling bersinergi dengan berbagai lintas sektor. Kami berharap Tim Satgas yang telah ditugaskan dan mengawal penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa dapat diterima dan difasilitasi dengan baik”, ujar Rusdiyanto.

Ketua Penyelenggara kegiatan Rekonsiliasi dan Rapat Pengendalian Stunting Kabupaten Mamasa Edwin Bara, S.Psi., MAP menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui progres Percepatan Penurunan Stunting, untuk memperkuat komitmen, memadukan serta mensinergikan program dan kegiatan lintas sektor terkait dalam PPS dan merumuskan strategi semester II Percepatan Penurunan Stunting.

Berdasarkan survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yakni 24,4%, Sulawesi Barat masih tertinggi kedua di Indonesia yakni 33,8% dan Kabupaten Mamasa adalah 33,7%. Instruksi Bapak Presiden bahwa Stunting sampai dengan 14% pada tahun 2024, Sulbar 18.61% dan Kabupaten Mamasa 19,79% dan pada tahun 2022 ini target Sulbar turun menjadi 28.49% dan Kabupaten Mamasa 29.86%. (SR)

Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat menggelar kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kamis (24/3/2022) bertempat di Aula Hotel Grand Putra Mamuju.

Di hadapan peserta yang terdiri dari ASN BKKBN Sulbar, OPD KB dan Penyuluh KB Mamuju, Kepala Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar,  selaku pembicara utama menekankan pentingnya setiap ASN menyadari kewajibannya selaku pelayanan masyarakat.

Lukman juga bercerita, dari pengalaman delapan tahun di Ombudsman, banyak melihat terjadinya permasalahan pelayanan publik termasuk terjadinya maladministrasi dan penyimpangan lainnya.

Menyoal Kepka BKKBN Nomor 98 Tahun 2020 terkait Standar Layanan di Lingkungan BKKBN, dia berharap mestinya sudah bisa diterapkan di Perwakilan.

“suatu saat saya akan sidak ke kantor BKKBN Sulbar untuk melihat penerapan pelayanan publiknya sudah sampai dimana” ujarnya.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat juga menghadirkan kepala BPS Provinsi, Agus Gede Hendrayanan Hermawan, yang hadir  selaku penyaji kedua, mengupas penerapan pelayanan publik di instansi BPS yang telah meraih predikat ZI-WBK sejak tahun 2014 dan saat ini menuju WBBM.

Dalam arahannya, Nuryamin berharap kehadiran para pembicara bisa memberi pemahaman yang bermakna kepada para peserta, sehingga di tahun ini BKKBN Sulbar bisa meraih predikat ZI-WBK yang telah dicanangkan pembangunannya sejak tahun 2019. (DB-PH-SB)

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Kominfo memberikan dukungan upaya itu melalui program-program strategis komunikasi publik, penyediaan pusat data dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk akses internet.

Menteri Johnny menyatakan penanganan stunting perlu dimulai dengan melakukan sosialisasi dengan skala nasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah menyiapkan dukungan komunikasi publik.

“Pak Usman (Dirjen IKP Kominfo) sudah menyiapkan program sosialisasi penurunan stunting, bahkan saya minta mulai di TV agar langsung dilaporkan kepada masyarakat. Program talkshow sudah jalan semuanya,” ujarnya dalam pertemuan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (13/01/2022).

Menurut Menkominfo, komunikasi publik dilaksanakan sebagai bentuk kampanye pemerintah dengan berbagai macam strategi. Sedangkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga perlu mengampanyekan secara efektif dengan menyasar masyarakat luas. “Ada macam-macam strategi komunikasinya. Kita sudah siapkan bahan komunikasi publik,” jelasnya.

Menteri Johnny menegaskan berdasarkan dokumen dari BKKBN berkaitan dengan percepatan penuruan stunting di Indonesia masih terdapat beberapa provinsi dengan angka stunting rata-rata di atas 30%. Padahal, Pemerintah menetapkan target setiap tahunnya harus mencapai 10%. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong upaya komunikasi juga dilakukan serius seiring dengan penanganan stunting.

“Mau menangani penurunan stunting ini dalam dua tahun juga bisa turun jadi 10% kalau serius. Jangankan minta 14%, jauh dibawahnya bisa. Ini program sektor yang perlu dikomunikasikan. Saya mau korelasinya searah antara yang kita komunikasikan dengan program yang kita lakukan,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan pihaknya juga akan membantu menyediakan aplikasi dan pusat data melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Namun, Menteri Johnny menekankan agar kebutuhan kapasitas data sudah harus siap.

“Terkait dengan aplikasi dari Kominfo sederhana saja, saya sudah cek kita bisa bantu untuk pemerintahan berbasis elektronik. Kalau perlu pusat data pun saya siapkan. Dan saya harus pastikan dan tahu dulu berapa kapasitas prosesor berapa kapasitas memorinya, berapa kapasitas virtual CPU. Jadi saya harus tahu klafikasinya, selebihnya nanti kita bantu,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan BKKBN dengan memperhatikan korelasi program pemerintah pusat yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Saya dukung (penyediaan aplikasi dan pusat data). Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Semmy (Dirjen Aptika Kominfo) untuk disiapkan, silahkan Pak Hasto (Kepala BKKBN) presentasikan,” jelasnya.

Menkominfo juga menekankan aspek ketahanan dan kedaulatan bangsa dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, data pribadi yang berkaitan dengan stunting perlu dilindungi dengan baik.

“Pusat datanya harus bagus. Jangan sampai menaruh di tempat yang tidak dikawal enkripsinya dengan baik. Jadi, jangan sampai teknologi pusat datanya lemah,” tandasnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo menyiapkan dukungan infrastruktur TIK di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terpencil) maupun di wilayah non-3T. Menurut Menteri Johnny, guna mendukung pelaksanaan program stunting di tingkat kecamatan oleh BKKBN, pihaknya akan memastikan ketersediaan jaringan internet.

“Kalau di tingkat kecamatan, seharusnya sudah tidak ada yang blankspot. Kalau di wilayah 3T, saya akan lihat apakah desa terkait sudah ada dalam program Kominfo. Sedangkan kalau yang akses internet, saya akan langsung hubungkan ke satelit,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong; Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan; dan Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi.

Sumber: Biro Humas Kementerian Kominfo

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (18/01/2022) – BKKBN mengajak para Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD-KB) Kabupaten/Kota untuk bekerja dan berlari lebih cepat dalam melaksanakan dan menyerap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Tahun 2022. Kepala BKKBN Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) memberikan arahan agar penggunaan anggaran DAK tersebut bisa dilakukan dimulai dari bulan Januari ini dengan menggandeng masing-masing kepala daerah agar bisa menciptakan kualitas SDM Indonesia yang lebih baik.

“Saya mohon sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada para kepala daerahnya mohon pelayanan yang menyangkut stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, pelayanan kontrasepsi tidak bisa ditumpuk nanti setelah bulan April baru dilaksanakan karena bulan Januari mereka butuh pasang IUD dan alat kontrasepsi lainnya, butuh susu dst. Bagi mereka yang stunting di Bulan Januari butuh nutrisi tambahan, butuh penyuluhan, butuh sentuhan sehingga saya berharap betul pelaksanaan ini dilaksanakan sekarang,” tegas Dokter Hasto.

Diakui memang realisasi anggaran DAK fisik dan nonfisik masih rendah dikarenakan berbagai alasan seperti adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Namun di awal tahun 2022 BKKBN berharap para OPD-KB tidak takut lagi untuk memberikan pelayanan dengan berbagai cara kepada masyarakat. Seperti misalnya melakukan pelayanan serentak, bukan pelayanan massal yang mengumpulkan orang banyak, namun melakukan pelayanan dengan jumlah yang tidak banyak tetapi di berbagai titik dalam waktu yang bersamaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pada Lampiran V.11 BKKBN mendapatkan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB (Fisik) sebesar Rp. 598.370.503.000,- untuk DAK Reguler dan pada Lampiran V.12 mendapatkan DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dengan total anggaran sebesar Rp. 2.759.770.000.000,-. Dokter Hasto berharap anggaran DAK tersebut difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM agar sesuai dengan arahan Presiden RI menuju generasi yang unggu untuk Indonesia Maju. Karena menurutnya nilai terbesar dan aset terhebat adalah ketika mempunyai masyarakat cerdas dan hebat sehingga akhirnya dengan kecerdasan, kehebatan mereka yang tidak stunting maka masing-masing kabupaten dan kota maju karena otak dan kecerdasan masyarakat. Wilayah yang maju pendidikannya, SDM, meskipun tidak mempunyai sumber daya alam (SDA), tetapi mereka jauh lebih hebat dan jauh lebih hebat daripada yang mempunyai banyak SDA.

“Stunting memang pendek tetapi pendek belum tentu stunting. Stunting memang kesalahan sebagai orang tuanya sebagai pemerintahnya, lingkungannya. Karena stunting bukan genetik. Orang yang menjadi stunting adalah orang-orang yang ditakdirkan orang yang tinggi dan cerdas. Tetapi gara-gara bapak ibunya, keluarganya, kepala desanya, kepala dinasnya, bupatinya, pemerintahnya, kurang cepat memberikan layanan. Akhirnya bayi-bayi yang dilahirkan yang harusnya bakatnya tinggi dan cerdas pada 100HPK sangat terlantar. Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan makanan suboptimal nutrition dan dia tidak mendapatkan perawatan sehingga suboptimal health akhirnya dia jadi stunting,” jelas Dokter Hasto.

Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB Tahun 2022 diselenggarakan pada Selasa, 18 Januari 2021 di auditorium BKKBN Pusat dan daring di zoom meeting dan youtube BKKBNOfficial. Acara ini merupakan ajang forum evaluasi bersama antara Tim Pengendali DAK Subbidang KB dengan OPD-KB Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Subbidang KB atas Pengelolaan DAK Subbidang KB Tahun 2020 sekaligus untuk Pengelolaan DAK Subbidang KB Tahun 2022 yang lebih baik. (Humas/RFS)

NGANJUK, JATIM – Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menghadiri sekaligus Meluncuran Pil KB Bagi Ibu Menyusui dalam Mendukung ASI Eksklusif Guna Mencegah Stunting berlangsung di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Rabu 19 Januari 2022. Selain untuk mendukung ASI eksklusif, pil KB ini juga berguna untuk pencegahan stunting bagi anak.

Hasto mengungkapkan Kabupaten Nganjuk dipilih menjadi lokasi kegiatan dikarenakan kontribusi aktif dan peran dari semuanya baik kader KB, sukarelawan, Kepala Daerah dan masyarakat.

“Nganjuk menjadi percontohan nasional. Stunting di Kabupaten Nganjuk rendah yaitu 9 persen, masyarakatnya disini biasa, ekonominya juga biasa dan angka stuntingnya rendah. Inikan luar biasa,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Hasto mengajak keluarga Indonesia untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman stunting. Saat ini satu dari empat anak yang lahir di Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini dapat berdampak pada generasi penerus bangsa di masa depan, dengan kondisi stunting anak-anak akan sulit untuk bermain dan belajar, serta mempengaruhi kualitas kesehatan mereka di masa depan.

“BKKBN telah melakukan penajaman target sasaran intervensi untuk melakukan percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia. Adapun upaya ini meliputi intervensi terhadap calon pengantin, janin dan bayi dalam 1.000 hari pertama kehidupan pada masa ibu hamil dan masa pasca persalinan. Dalam pelaksanaannya, kami menggandeng seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah hingga lapisan masyarakat,” kata Hasto.

Hasto menerangkan Pil KB Progestin atau Pil KB untuk ibu menyusui bisa menjadi salah satu obat kontrasepsi untuk ibu menyusui yang aman untuk dikonsumsi sebab pil KB ini hanya mengandung hormon progesterone yang merupakan salah satu hormon yang bermanfaat dalam membantu produksi ASI.

Sementara itu, Plt. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menerangkan memaparkan jumlah stunting yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dijelaskan Marhaen Djumadi, pada tahun 2018 stunting jumahnya mencapai 16,1%. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 11,48%, selanjutnya di tahun 2020 jumlahnya tingga 11,01% dan pada tahun 2021 kemartin jumlah stunting tinggal satu digit atau 9,63%.

“Komitmen Pemkab Nganjuk terhadap KB lebih fokus pada stunting, ini dibuktikan dengan adanya tiga tim pendamping keluarga di setiap desa sehingga totalnya mencapai 2.550 kader KB di Kabupaten Nganjuk,” ungkap Marhaen.

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengapresiasi Pemkab. Nganjuk yang bisa mencapai angka Stunting diangka 9 persen.

“Dibawah kepemimpinan bapak Bupati, Stunting bisa teratasi, diangka 1 digit. Melampaui target pak Presiden 14 persen,” terang Kusnadi.

Kusnadi juga menerangkan stunting di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi, dan diharapkan ditahun 2024 bisa memenuhi standar WHO, mencapai 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Dengan pencapaian melebihi target Presiden, Kabupaten Nganjuk bisa jadi percontohan di wilayah Jawa Timur,” pungkas Kusnadi. (*)

Pelantikan berlangsung di ruang pola Lantai 2 Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, Senin siang (03/01/2022), dilanjutkan penandatanganan Berita Acara dan Pakta Integritas, disaksikan Koordinator Bidang KB/KR dan Koordinator Bidang PP/KS.

Diketahui, kekosongan posisi Sekretaris BKKBN Pronvinsi Sulbar sudah cukup lama, sejak tahun 2019. Pengisian posisi sekretaris, diputuskan melalui proses seleksi terbuka internal jabatan administrasi pada tanggal 14 dan 16 Desember 2021 lalu.

Rusdiyanto Monoarfa, SE, MAP terpilih dan ditetapkan sebagai Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, berdasarkan surat keputusan Kepala BKKBN Nomor: 41/KP.05.01/PEG/2021 tentang pengangkatan Jabatan Administrator.

Dalam sambutannya, Nuryamin meminta seluruh jajarannya untuk selalu bekerjasama, demi mensukseskan pelaksanaan program BKKBN Provinsi Sulbar.

“Diperlukan Percepatan untuk membenahi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di Sulawesi Barat. Untuk itu diperlukan dukungan dari rekan-rekan sekalian, sekecil apapun itu untuk mendukung kinerja dari Sekretaris kita yang baru saja dilantik,” ujarnya.

Tidak lupa, Nuryamin juga mengucapkan selamat kepada pejabat administrator yang baru dilantik, serta meminta seluruh komponen di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar, untuk selalu bersinergi dalam menjalankan tugas, sesuai amanah yang diberikan demi keberhasilan Program Bangga Kencana.

“Saya berharap Pejabat yang baru dilantik sebagai Sekretaris dapat membangun interaksi dengan seluruh komponen untuk terus meningkatkan kinerja. Selamat bertugas, kami doakan saudara dapat menjalankan Amanah dengan sebaik-baiknya,”pungkas Nuryamin.