Blog

Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang terlaksana pada Hari Selasa dan Rabu, Tanggal 11 dan 12 April di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah merupakan kegiatan lanjutan yang pada pekan sebelumnya telaksana di Kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dikemas dalam bentuk penilaian Kampung Keluarga Berkualitas ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut pengusulan dari Dinas PPKB dan P3A Kabupaten yang dianggap terbaik untuk mewakili Kampung KB di wilayahnya.

Tim penilai yang terdiri dari bidang yang menangani program pengendalian penduduk, data dan informasi, advokasi dan penggerakan di Perwakilan BKKBN, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat memberikan informasi terkait berbagai program yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas, agar perkembangannya dapat lebih berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di desanya.

Kampung Keluarga Berkualitas terbaik Kabupaten Pasangkayu diwakili oleh Desa Lelejae, dimana tim penilai saat melakukan kunjungan yang didampingi oleh Kepala Dinas PPKB P3A Kabupaten Pasangkayu beserta jajarannya, disambut dengan hangat oleh Aparat Desa. Kepala Desa Lelejae juga memberikan gambaran singkat kemajuan desa yang dipimpinnya sebelum dan sesudah dicanangkan desanya sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. Berbagai aktivitas warga dan terbukanya berbagai bentuk bantuan maupun fasilitasi pengembangan fisik dan non fisik di desanya cukup dirasakan kemajuannya, sebagaimana terlihat dalam pemaparan data peningkatan taraf kehidupan masyarakatnya.

Di waktu yang berbeda, pembinaan dalam bentuk penilaian Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan di Desa Sinabatta, Kecamatan Topoyo. Kampung Keluarga Berkualitas yang dalam taraf berkembang ini memaparkan berbagai potensi yang ada di desanya, serta beberapa tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti pemenuhan air bersih agar layak konsumsi. Diharapkan kedepannya agar pendampingan perkembangan pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas lebih aktif dikomunikasikan antara berbagai sector agar kemajuan kualitas desa lebih menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan masyarakat di desa. Hal ini harus menjadi prioritas mengingat peningkatan kualitas manusia di desa turut memegang peranan penting dalam penentuan kualitas Sumber Daya Manusia di suatu wilayah.

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa yang didalamnya terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan konstitusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia. Upaya penguatan Kampung Keluarga Berkualitas di Sulawesi Barat dilaksanakan dalam bentuk penilaian praktek terbaik dalam penyelenggaraannya, juga sebagai upaya pembinaan pelaksanaan konvergensi program. Penilaian Kampung Keluarga Berkualitas di Sulawesi Barat untuk Tahun 2023 telah dilaksanakan pada Hari Rabu hingga Jumat, 5 – 7 April 2023 di beberapa Kampung Keluarga Berkualitas di beberapa Kabupaten.

Penilaian Kampung Keluarga Berkualitas Hari Rabu 5 April 2023 di Kabupaten Mamuju dilaksanakan dengan diwakili Desa Taan di Kecamatan Mamuju; serta di Kabupaten Majene dengan perwakilan Kampung Keluarga Berkualitas Sandang yang bertempat di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Penilaian hari ke-2 dilaksanakan di Kampung KB perwakilan Kabupaten Mamasa di Desa Salubalo, Kecamatan Sumarorong, dan hari ke-3 penilaian dilaksanakan di Kampung KB perwakilan Kabupaten Polewali Mandar di Desa Tonrolima Kecamatan Matakali.

Proses penilaian verifikasi lapangan Kampung Keluarga Berkualitas ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penilaian secara online dengan mengecek kelengkapan data dan laporan kondisi di website Kampung KB, dengan tim penilai yang tediri dari bagian kelompok kerja pengendalian penduduk, data dan informasi, advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, serta mitra kerja yang terkait dengan pembangunan desa dari Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat. Tim penilai disambut hangat oleh aparat desa dengan dipimpin kepala desa yang memberikan pengantar dan menggambarkan berbagai aktivitas intergrasi intervensi kegiatan di desanya sejak dicanangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas. Turut hadir mendampingi pelaksanaan kegiatan Kepala OPD KB Kabupaten berserta staff yang diantaranya Kepala Bidang dan Sub Koordinator Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan verifikasi lapangan Kampung Keluarga Berkualitas terbaik di Kabupaten selanjutnya akan dilaksanakan secara terpisah beberapa hari kedepan, dan dipastikan seluruh Kampung KB yang mewakili Kabupaten dapat dilakukan penilaian, dan dari seluruh Kampung KB yang telah dinilai akan dilakukan seleksi guna penentuan Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Tahun 2023.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Nuryamin, STP, MM, melakukan Sosialisasi Program Percepatan Penurunan Stunting dihadapan 180 orang Bhabinkamtibmas yang berasal dari 6 kabupaten se-Sulawesi Barat pada Jumat (31/03/2023) di Aula Maranu Command Center Polda Sulbar.

Sosialisasi tersebut dilakukan pada kegiatan Rapat Koordinasi Bhabinkamtibmas Jajaran Polda Sulbar Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sulbar yang mengangkat tema “Polda Sulbar Presisi Siap mengawal Tahapan Pemilu Tahun 2024 serta mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat”.

Pada kegiatan tersebut Nuryamin menyampaikan bahwa penanganan penurunan stunting harus paripurna, terpadu dan kolaborasi. Polri dalam hal ini telah berkomitmen secara optimal dalam mendukung program percepatan penurunan stunting seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Pusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana ketika membacakan sambutan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 8 Agustus 2022 saat Kick Off Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan.

“ Untuk mewujudkan generasi emas di negara kita yang tercinta ini, khususnya sulawesi barat maka diperlukan SDM yang unggul, tidak stunting, oleh karena itu untuk dilapangan kami mohon bantuan dari Bhabinkamtibmas dalam hal penanganan stunting, kita ada penyuluh KB yang siap membantu, juga mitra lain seperti Penyuluh Agama dan Babinsa, silahkan berkolaborasi”

Selain BKKBN Sulbar yang menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Bhabinkantibmas tersebut juga terdapat perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan bertindak sebagai moderator adalah Kelvin Kalambo, Rektor STT Intim Sulawesi Barat. RILIS BKKBN SULBAR (01/04/2023)

Jumat (24/02/2023), hari kedua kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat menyasar langsung keluarga beresiko stunting melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pelayanan KB Gratis di Posyandu Siola Matahari, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju.

Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/anak usia 0 – 23 bulan/anak usia 24 – 59 bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.

Masyarakat atau keluarga yang hadir pada kegiatan tersebut sangat antusias dengan pelaksanaan kegiatan ini. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain KIE pola pengasuhan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan sejak periode kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun, pengembangan motorik bagi Baduta/Balita dan penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) kepada ibu menyusui dan ibu hamil di Posyandu oleh kader BKB bekerja sama dengan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat.

Sedangkan pada kegiatan pelayanan KB gratis yang menggunakan Mobil Pelayanan KB BKKBN Sulawesi Barat, telah sukses memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat berupa pelayanan KB Suntik sebanyak 1 orang, Implan sebanyak 10 orang, IUD sebanyak 2 orang, Kondom sebanyak 4 orang, sehingga total masyarakat yang terlayani sebanyak 17 orang.

Kunjungan kerja Wakil Presiden RI pada hari kedua adalah untuk melihat langsung pelaksanaan program penurunan Stunting, seperti pelayanan ibu hamil dan balita di Posyandu. Dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan kepada keluarga sasaran, dan pemberian bantuan kepada keluarga sasaran. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, didampingi oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin, STP, MM.

“Dan tentu teriring harapan semoga angka stunting di Sulbar turun walaupun tidak 14 persen. Karena 14 persen merupakan rata-rata nasional dengan memperhatikan kondisi dan geografis suatu wilayah. Karena stunting ada faktor langsung dan tidak langsung serta yang kita butuhkan upaya strategi jalur pintas, disamping strategi jangka pendek dan jangka panjang” ungkap Tavip, Sestama BKKBN RI.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat kembali menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) pada 09-11 Februari 2023 di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju Jl, dengan mengusung tema “Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023”.

Puncak kegiatan berlangsung pada Jumat (10/02/2023) yang dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Yakub F. Solon, SH, M.Pd. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mamuju yang juga Ketua TPPS Kabupaten Mamuju, Ado Mas’ud, S.Sos, Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman) sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Polman, H.M. Natsir Rahmat serta para undangan yang terdiri atas pimpinan lembaga vertikal Sulawesi Barat, pimpinan mitra kerja BKKBN Sulawesi Barat serta pimpinan organisasi perangkat daerah se-Sulawesi Barat.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatangan MoU bersama POGI, Wahdah Islamiyah, HIMPSI, dan Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, Penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan perangkat daerah Keluarga Berencana tingkat kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Pemberian Pi

agam Ibu Anak Asuh Stunting kepada anggota DPR RI, Ratih Megasari Singkarru serta pameran produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dalam membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Barat menjelaskan bahwa permasalahan stunting adalah masalah serius yang jika tidak tertangani dengan baik maka akan melemahkan generasi sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penanganan yang konvergensi atau keterlibatan seluruh stakeholder baik spesifik maupun sensitif dengan berbasis data desa presisi untuk mendapatkan data yang akurat sehingga penanganan stunting dapat dilakukan dengan baik.

“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Harapan pemerintah provinsi sulawesi barat, dengan kerjasama dan kolaborasi yang kita bangun hari ini melalui rapat kerja daerah bkkbn provinsi sulawesi barat menjadi momen awal kesepakatan bersama serta penguatan komitmen dan kolaborasi agar dapat memajukan provinsi sulawesi barat, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.” tegas Gubernur melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Rakerda Program Bangga Kencana tahun 2023 yaitu untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten serta para mitra kerja dalam percepatan pencapaian sasaran program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung sebanyak dua sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Sulawesi barat, Korem 142 Taroada Tarogau, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat yang menyajikan mengenai strategi dan perencanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. Sesi kedua menghadirkan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPS) Kabupaten se-Sulawesi Barat untuk memaparkan potret pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten.

Dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2023 kedepan. BKKBN Sulbar turut memaparkan hasil capaian program Bangga Kencana pada tahun 2022 yang disampaikan oleh masing-masing Ketua Tim Kelompok Kerja. Kegiatan ini membuka diskusi kepada para pemangku kebijakan diantaranya Kepala OPD KB Kabupaten Se-Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan dan Organisasi IpeKB untuk mencarikan solusi dan strategi Bersama terkait permasalahan capaian KB dan Program Bangga Kencana serta khususnya percepatan penurunan prevalensi Stunting Sulbar yang mengalami kenaikan.

Dalam sesi kegiatan ini, menemui beberapa kesepakatan untuk terus memperbaiki pelaksanaan program di lini lapangan, proses pencatatan dan pelaporan, mekanisme kerja, pelaksanaan Duta Genre tingkat Desa, dan peningkatan capaian MKJP di Sulawesi Barat.

Dalam rangka mewujudkan Percepatan Layanan Pensiun PNS melalui Sistem Informasi ASN (SIASN), Kantor Regional IV BKN Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Layanan Pensiun PNS yang diselenggarakan secara luring, pada senin & selasa (30–31/01/2023) di Ruang CAT Kanreg IV BKN Makassar.

Kegiatan ini mengundang Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, hari pertama diikuti oleh Pengelola Pensiun Instansi Provinsi, Kota dan Kabupaten (tanggal 30 Januari 2023) dan hari ke 2 (dua) Instansi Vertikal Se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN (tanggal 31 Januari 2023).

Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Ir. Agus Sutiadi, M.Si saat membuka pelaksanaan Bimtek mengatakan Layanan Kepegawaian secara cepat adalah Program Kanreg IV BKN Makassar, termasuk dalam pelayanan Pensiun. Dimana Kanreg IV berusaha sebelum PNS purna tugas/ pensiun telah menerima SK pensiun sebelum TMT pensiun. Kami juga berharap dengan aplikasi SIASN ini Kantor Regional IV BKN Makassar ini dapat melaksanakan One Day Service, dimana setiap usul pelayanan yang masuk akan diproses dalam waktu satu hari untuk selanjutnya diproses oleh pengelola kepegawaian, ujarnya.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun, andi Anita Asda selaku Ketua penyelenggara mengarapkan peserta pelatihan dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan pensiun di instansi masing-masing dengan menggunakan SIASN dan diharapkan instansi dapat memberikan pelayanan secara profesional, responsive dan responsibility dalam memberikan pelayanan terhadap PNS yang akan menghadapi pensiun di wilayah kerja masing-masing

Narasumber Bimbingan Teknis Layanan Pensiun PNS, Ika Setiawati dan Alia Jahira dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Tim Pengelola Pensiun Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pengimputan dan telah memproses usulan Pensiun sebanyak 2 (dua) orang PKB pada aplikasi SIASN. Tim juga melakukan konsultasi langsung ke Bagian Inka terkait Proses usulan Kenaikan Pangkat dan Rekon SKP pada aplikasi SIASN.

Mamuju, Jum’at 3 Februari 2023. Perwakilan BKKBN Sulbar mengikuti Program Dialog Bincang Malaqbi dengan Tema “Penanganan Stunting di Sulawesi Barat”, di Studio TVRI Sulbar.

Adapun Narasumber pada hari ini yaitu, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulbar, Rusdiyanto Monoarfa. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy dan dipandu ole Host, Imelda Adhiyanti.

Dalam program dialog ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersepakat bahwa Intervensi yang tepat sasaran dan penguatan kolaborasi sangat perlu dan akan menjadi kunci strategis suksesnya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat di tahun 2023 ini

Orientasi Penggunaan KKA di Kelompok BKB di Kab. Majene dan Kab. Polman, Tanggal 1-2 Februari 2023.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, STP., M.M. Dalam sambutannya, Nuryamin, STP. MM mengatakan “BKKBN Sulawesi Barat terus berupaya mendorong dan mengaktifkan Kelompok BKB di Sulawesi Barat. Perlunya kerja keras semua pihak khususnya para Penyuluh KB dan para kader dalam rangka penurunan stunting di Sulawesi Barat. Dimana pada tahun 2022 kasus stunting di Sulawesi Barat mengalami Kenaikan.

Sementara itu Ketua Pokja Pembangunan Keluarga BKKBN Sulawesi Barat M. Syukri M.S, S.Kom., MM menyampaikan “kegiatan ini merupakan bentuk upaya dalam pencegahan stunting dimana salah satu sasaran prioritas konvergensi pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau 1000 HPK, karena diketahui masa tersebut adalah masa yang paling kritis dalam tumbuh kembang anak’’.

Di Kabupaten Majene kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Penggerak PKK Kab. Majene Hj. Najmah, Kepala Dinas OPD KB Kab. Majene Hj. Hasnawati, S.Sos. MM, dan peserta kegiatan yang terdiri dari 10 Orang PKB/PLKB dan 50 Kader BKB.

Dalam sambutannya Ketua Penggerak PKK Kab Majene memberikan penguatan dan Mengajak kader posyandu dan pemerintah desa dalam penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kab. Majene

Sementara itu Kepala OPD KB Kab. Majene, Hj. Hasnawati, S.Sos. MM menyampaikan harapan 2023 agar penyuluh dan kader dapat menjadi pemantau, pendamping dalam memotivasi keluarga yang mempunyai baduta agar dibawa ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan dan pemberian makanan tambahan.

Sedangkan di Kabupaten Polman, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD KB Kab. Polman Ahmad Kilang dan Peserta kegiatan yang terdiri dari 10 orang PKB/PLKB dan 60 Kader BKB.

Dalam sambutanya, Kepala OPD KB Kab. Polman menyampaikan OPD KB Polman akan segera melakukan evaluasi terkait peningkatan stunting di Kab. Polman. Selain itu Ahmad Kilang mengharapkan agar apa yang didapatkan peserta pada kegiatan ini mengenai materi 1000 HPK dan penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) dapat diaktualisasikan di lapangan dalam upaya penurunan stunting di Polewali Mandar.

ASN Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, melakukan penandatanganan perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Perwakilan serta seluruh PNS lingkup perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat pada Senin (30/01/2023) di Ruang Pola Malaqbi Kantor Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Nuryamin, STP, MM dalam sambutannya menyampaikan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawah kendalinya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang memuat sasaran indikator target dan anggaran yang akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima kinerja, sehingga kinerjanya akan terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

“Kita semua melakukan penandatanganan secara berjenjang, saya juga menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN Pusat, teman-teman semua menandatangani Perjanjian Kinerja milik Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat. Perjanjian ini memiliki makna yang sangat luas, jangan diliat secara sempit, jangan melihat hanya di komponen ini, namun tidak menutup kemungkinan semua ikut terlibat dalam capaian-capaian ProPN, baik yang ada di ketahanan, KB, Kependudukan, kita semua bisa terlibat” ungkap Nuryamin dalam sambutannya.

Ketua Tim Perencanaan Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Mubarak Husni, S.Kom, MAP., dalam laporan kegiatannya menyampaikan pada perjanjian kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat memuat sasaran kinerja indikator sasaran strategis, indikator kinerja kegiatan, indikator rincian output yang tertaging Pro PN stunting dan prioritas kementerian lembaga, selanjutnya ada target anggaran dan output serta definisi operasional dokumen perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023. Untuk perjanjian kinerja sekretaris, pejabat fungsional lingkup Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat indikator yang tertuang sama dengan Kepala Perwakilan (Full Cascading).

Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, diwakili oleh Ketua Pokja Kependudukan bersama tim turut berpartisipasi pada kegiatan Grand Final Pemilihan Duta Genre Tingkat Desa Palipi Soreang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus Genre Desa Palipi Soreang pada hari rabu tanggal 25 januari 2023. Grand Final Pemilihan Duta Genre juga dihadiri oleh OPD-KB Kabupaten Majene, Kepala Desa Palipi Soreang, dan masyarakat setempat.

Pada laporan kegiatan disampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam upaya memperkuat upaya pencegahan stunting, khususnya dalam kampanye “Stop Perkawinan Anak”. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi remaja-remaja di Desa Palipi Soreang dalam memanfaatkan masa muda untuk hal-hal yang positif.

Kepala Desa Palipi Soreang antusias dengan semangat para remaja di desai yang beliau pimpin. Hal ini dibuktikan dengan memberi izin menggunakan fasilitas kantor desa. Dalam sambutannya , “Duta Genre tidak boleh berhenti pada perolehan juara saja, namun lebih jauh semua remaja yang hadir ditempat ini mampu menjadi agen-agen yang memberi pesan pada lingkungan sekitar, seperti tetangga atau teman sebaya mengenai bahaya perkawinan anak dan dampaknya terhadap Stunting” pesan Kepala Desa dalam sambutannya.

Perwakilan BKKBN Sulbar mengapresiasi pelaksanaan Pemilihan Duta Genre Tingkat Desa. “Genre Palipi Soreang menjadi desa yang paling pertama di Sulbar yang menyelenggarakan Pemilihan Duta Genre setelah ada surat dari BKKBN Pusat sehubungan Percepatan Pencapaian Target Duta Desa/Kelurahan. Semoga Desa Palipi Soreang dapat dijadikan contoh bagi desa/kelurahan lain di Sulbar” pesan Dan Sumarno dalam sambutannya.

Pemilihan Duta ini diikuti oleh 11 peserta terbaik yang ada di Desa Palipi Soreang. Disela-sela kegiatan, juga dilaksanakan diskusi mengenai refleksi penanganan stunting di daerah.